Plt. Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Cilacap melalui revitalisasi kawasan Teluk Penyu hingga pembukaan kembali jalur penerbangan Bandara Tunggul Wulung.
Hal itu disampaikan Ammy dalam Rembug Pembangunan Jawa Tengah 2026 bertema “Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi” di Pendopo Dipayudha Adigraha, Kabupaten Banjarnegara, Senin (18/5/2026).
Ammy hadir didampingi Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Taufik Nurhidayat dan Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Annisa Fabriana. Dalam forum tersebut, Ammy menegaskan Pemkab Cilacap tengah berupaya mengembalikan kawasan Teluk Penyu sebagai destinasi wisata unggulan di wilayah pesisir selatan Jawa Tengah.
Menurutnya, pengembangan kawasan wisata tersebut membutuhkan dukungan komunikasi dengan Kodam IV/Diponegoro karena sebagian besar kawasan pesisir berada dalam kewenangan TNI AD.
“Skema yang paling memungkinkan yaitu menunjuk pihak ketiga sebagai pengelola dan disetujui Pemkab. Karena itu kami mohon bantuan dukungan komunikasi Pak Gubernur dengan Pangdam agar pengelolaan kawasan pesisir bisa berjalan,” ujar Ammy.
Ia mengatakan, kerja sama pengelolaan Teluk Penyu sebelumnya sempat terhenti akibat temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pola kerja sama antarlembaga negara yang menggunakan pembiayaan APBN.
Selain Teluk Penyu, kawasan Benteng Pendem juga diproyeksikan menjadi kawasan cagar budaya nasional. Ammy mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait pengembangan kawasan heritage di Cilacap.
“Benteng Pendem dan kawasan heritage yang sedang dikembangkan diusulkan menjadi cagar budaya sehingga nantinya ada dukungan anggaran khusus dari pemerintah pusat,” katanya.
Selain wisata pantai dan sejarah, Pemkab Cilacap juga menyiapkan pengembangan wisata berbasis syariah. Salah satu lokasi yang diusulkan ialah kawasan Rawa Bendungan.
Saat ini Cilacap memiliki 19 desa wisata yang dikelola masing-masing desa. Sementara objek wisata yang dikelola langsung pemerintah kabupaten baru satu, yakni Pemandian Air Panas Cipari. Kondisinya cukup memprihatinkan sehingga perlu konsep pengembangan ulang agar menjadi destinasi wisata berkelanjutan.
Di sektor ekonomi syariah, Pemkab Cilacap juga menggandeng Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Tengah untuk mendukung pembiayaan UMKM melalui konsep Bank Infaq berbasis syariah tanpa riba dengan dukungan BAZNAS Kabupaten Cilacap sebagai lembaga penjamin.
Tak hanya pariwisata, Cilacap juga berupaya memperkuat konektivitas transportasi udara melalui Bandara Bandara Tunggul Wulung. Pemkab telah berkomunikasi dengan maskapai Citilink dan Pelita Air terkait pembukaan rute penerbangan menuju Cilacap.
Ammy menyebut landasan bandara telah memenuhi syarat untuk didarati pesawat ATR berkapasitas sekitar 50 penumpang. Pihaknya sedang mengejar agar rute Halim–Cilacap bisa segera terealisasi, terlebih tahun ini ada sejumlah agenda internasional seperti motocross internasional dan Cilacap Night Carnival.
Selain bandara, Pemkab Cilacap juga mendorong pengembangan Pelabuhan Tanjung Intan menjadi pelabuhan internasional noncurah. Menurut Ammy, posisi strategis Cilacap yang terhubung langsung dengan Samudra Hindia berpotensi menjadikan daerah tersebut sebagai gerbang perdagangan internasional baru di selatan Pulau Jawa.
“Cilacap sebenarnya sudah memiliki fasilitas Bea Cukai dan Imigrasi. Jadi potensinya sangat memungkinkan menjadi pelabuhan internasional,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Ahmad Luthfi mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memang tengah mendorong pengembangan pelabuhan di sejumlah wilayah, termasuk Cilacap, Batang, dan Kendal.
Menurut dia, pengembangan kawasan industri dan pelabuhan harus dibarengi pembenahan infrastruktur secara menyeluruh.
“Kita dorong agar dalam dua tahun kawasan industri dan kontainer bisa berkembang. Tetapi infrastrukturnya harus dibenahi lebih dulu,” kata Luthfi.
Ahmad Lutfi juga mengingatkan agar rencana kerja sama pengelolaan lahan dengan Kodam IV/Diponegoro dilakukan secara hati-hati dan cermat agar tidak menimbulkan persoalan regulasi seperti sebelumnya.
