RILISJATENG.COM– Penjabat Bupati Cilacap, Yunita Dyah Suminar secara resmi membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) APBD Kabupaten Cilacap Triwulan I Tahun Anggaran 2023, Selasa (18/4/2023) di Pendopo Wijayakusuma Cakti Cilacap.
Dalam sambutannya, Penjabat Bupati Cilacap menjelaskan bahwa Progres Fisik dan Penyerapan (SP2D dan SPJ) sampai dengan bulan Maret 2023 diantaranya untuk Target Fisik 21,09%, Realisasi Fisiknya mencapai 19,44% dengan Deviasi -1,65 %.
“Hampir 20% realisasi fisiknya, minusnya hanya sekitar 1%,” ungkapnya.
Melihat hasil ini, Yunita mempertanyakan OPD yang target fisiknya kecil padahal bisa lebih besar lagi.
“Yang menjadi pertanyaan kita bersama adalah ada beberapa OPD yang target fisiknya terlalu kecil. Sehingga angka 20% itu sesungguhnya bisa dicapai lebih,” lanjutnya.
Kejadian seperti ini menurut Yunita perlu disiasati dengan membuat perencanaan APBD dari jauh-jauh hari. Dengan begitu, akan memiliki waktu yang luang untuk melakukan sidang terkait APBD Perubahan dan lelang konsultan perencana.
“Disiasati untuk tahun 2024, ketika membuat perencanaan fisik yang menggunakan konsultan perencana seperti pembangunan atau aspal jalan, harus sudah mulai disusun sejak akhir tahun 2023. Jadi jangan mendadak Januari baru perencanaan. Dengan begitu nanti November bisa untuk lelang untuk kontrak per tanggal 1 atau 2 Januari 2024,” tandasnya.
Penjabat Bupati juga menyampaikan, bahwa menurut BPK, Kabupaten Cilacap masih memiliki potensi pendapatan yang belum tergali seperti Pajak Reklame, Retribusi Tempat Wisata dan PAD (Pendapatan Asli Daerah).
“Untuk itu sudah ada Perdanya atau belum? Kalau belum segera untuk mengusulkan. Kalau sudah ada tolong ini segera dilakukan intensifikasi untuk menggali pendapatan,” ujar Yunita.
Kemudian terkait perubahan aturan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Yunita menyampaikan bahwa sudah dalam proses perancangan untuk penilaian dan masih ada perdebatan terkait potongan.
“Kinerja TPP nanti 360 derajat, salah satu penilaiannya adalah realisasi fisik dan keuangan dari anggaran yang diberikan. Tapi masih ada perdebatan terkait potongannya. TPP itu untuk performance yang baik, bukan given. Tunjangan kinerja itu karena kinerja bukan turu-turu,” pungkasnya.
Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Awaluddin Muuri mengimbau kepada seluruh Kepala OPD dan Camat di Kabupaten Cilacap harus paham terkait penganggaran dan harus siap jika ada evaluasi.
“Harapannya kepala OPD harus tau, harus siap terus, harus siap salah, selalu mau atau berani untuk memperbaiki terus,” imbaunya.
Awaluddin juga meminta kepada ASN untuk bersikap adaptif dan bisa menyesuaikan cara kerja pimpinan. Terkait dengan Rekomendasi DPRD terkait LKPJ Bupati Tahun 2022, OPD yang disebut dalam rekomendasi untuk dapat memberikan penjelasan.
“Kita harus berubah adaptif. Menyesuaikan dengan siapapun pimpinannya. Untuk LKPJ kemari nada yang mengganjal. Untuk itu saya minta OPD yang disebut dalam rekomendasi untuk menjelaskan,” lanjut Awaluddin selaku moderator.
Hadir dalam Rakor, Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Awaluddin Muuri, para Asisten Sekda, para Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD, Camat serta pimpinan Puskesmas se Kabupaten Cilacap. (RLS)
